Wakil Ketua Komisi VII Satya Yudha saat meninjau Danau Limboto, Gorontalo, Selasa (31/10/2017). foto : anne/arf.

Wakil Ketua Komisi VII Satya Yudha menekankan Danau Limboto adalah salah satu aset nasional (national heritage) yang patut dijaga dan dilestarikan. Karenanya, penyelamatan danau perlu dipercepat. Mengingat kondisi Danau Limboto sudah sangat memprihatinkan akibat proses sedimentasi sehingga hal ini butuh perhatian serius dari pemerintah.

“Danau Limboto menjadi salah satu danau yang kritis di Indonesia dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah," ungkap Satya saat memimpin peninjauan Tim Kunker Komisi VII ke kawasan strategis Danau Limboto di Provinsi Gorontalo, Selasa (31/10/2017).

Seperti diketahui, Danau Limboto masuk dalam daftar 15 danau kritis yang ada di Indonesia, karena terus mengalami pendangkalan. Pada era 1950-an, Danau Limboto memiliki kedalaman hingga 27 meter dan pernah menjadi landasan pacu bagi pesawat amphibi yang ditumpangi Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Namun, kini kedalaman danau hanya sekitar 2,5 meter saja. Selain itu, pendangkalan akibat erosi dan sedimentasi yang terus terjadi ditakutkan mengancam ekosistem yang ada di danau itu sendiri.

Untuk itu, politisi dari F-Golkar ini meminta pemerintah pusat, setidaknya melibatkan 9 Kementerian untuk segera melakukan pembenahan dan restorasi Danau Limboto. Sebab, apabila tidak dilakukan penataan yang baik, kemungkinan akan terjadi erosi karena sedimentasi dan tidak menutup kemungkinan berubah menjadi daratan.

“Kita menyadari bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan fiskal, tetapi tentunya kita akan mendorong pengembangan danau kategori kritis menjadi prioritas. Itu yang akan menjadi pesan Komisi VII kepada pemerintah dalam rapat Komisi maupun rapat Banggar,” sambungnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII Andi Yuliani Paris juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan restorasi danau secara integral guna menggembalikan fungsi danau seperti sediakala. Menurutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai leading sector harus bekerja sama dengan Kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Sebab untuk mengeruk danau itu, program Kementerian PUPR dan KLHK juga harus bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk merealokasi masyarakat yang tinggal di sekitar danau. Pelibatan masyarakat juga perlu ditingkatkan, supaya masyarakat betul-betul menjaga danau tersebut,” ungkap politisi PAN ini.

Ia menambahkan, Danau Limboto diharapkan menjadi salah satu objek wisata di Provinsi Gorontalo, yang nantinya bisa dikenal dan dikunjungi oleh wisatawan di Indonesia. (ann/sf/sc).